Jejak faktual.com – Komisi I DPRD Kabupaten Bengkulu Utara melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bengkulu Utara. Rapat ini dipimpin oleh Ketua Komisi I, Bapak Tommy Sitompul, dan dihadiri oleh seluruh anggota Komisi I DPRD.10 Februari 2025
RDP kali ini fokus membahas masalah terkait tenaga honorer yang kontraknya terputus serta status paruh waktu bagi honorer yang belum lulus dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dalam rapat tersebut, beberapa isu penting dibahas, termasuk dampak pemutusan kontrak terhadap keberlanjutan pekerjaan tenaga honorer, serta kebutuhan solusi bagi honorer yang belum berhasil lulus seleksi PPPK.
Dalam paparan yang disampaikan oleh pihak BKPSDM, diungkapkan bahwa pihaknya terus berupaya untuk mencari jalan keluar yang terbaik bagi tenaga honorer, mengingat banyaknya tenaga kerja yang selama ini menjadi bagian penting dalam kelancaran operasional pemerintahan daerah.
Komisi I DPRD Kabupaten Bengkulu Utara menyambut baik upaya BKPSDM dalam mencari solusi yang tepat dan berharap agar proses seleksi PPPK dapat memperhatikan masa depan tenaga honorer yang terancam kehilangan pekerjaan. Mereka juga mendorong BKPSDM untuk terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait kebijakan tenaga honorer dan PPPK agar tidak ada pihak yang tertinggal dalam perubahan sistem pengangkatan pegawai negeri.
RDP ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat bagi tenaga honorer, terutama dalam menghadapi perubahan yang signifikan terkait sistem pengangkatan pegawai di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bengkulu Utara.(Adv)
